Tuesday, 2 June 2015

Datang dari Tanah Rencong


Keberadaan organisasi Aceh Sepakat menjadi salah satu bukti warga asal Aceh  telah lama bermukim di Kota Medan. 

Warung kopi di  sebuah eks loket  bus antar propinsi, Jalan Gajah Mada, Medan, ramai dipadati  pengunjung. Dari wajah seluruh pengunjung, mayoritas didominasi warga etnis Aceh.

Bagi masyarakat asal Aceh, Jalan Gajah Mada, sudah tidak asing lagi mengingat kawasan ini sempat sebagai pusat transportasi darat Medan-Banda Aceh-Medan, jauh sebelum Terminal Pinang  Baris ada. Itu sebabnya, masyarakat pendatang asal Aceh, lambat-laun ramai bermukim di sini, Jalan Darussalam dan sekitarnya.

Bahkan, seiring berjalannya waktu,  atmosfir ‘bumi rencong’ di kawasan ini semakin kental dengan kian menjamurnya hotel dan penginapan nuansa Aceh, dan ramainya warga Aceh membuka usaha kedai kopi serta kuliner Aceh.  

“Masyarakat Aceh yang tersebar di luar propinsi Aceh yang paling terbesar di Sumatera Utara, umumnya datang untuk berniaga. Maka di era tahun 60-an pengusaha-pengusaha besar keturunan Aceh sudah ada di Medan,” sebut H M Husni Mustafa SE, Ketua Umum DPP Aceh Sepakat.


Aceh Sepakat merupakan wadah perkumpulan masyarakat Aceh  di Kota Medan yang didirikan pada 31 Desember 1968 lalu. Organisasi ini dibentuk bertujuan untuk mempersatukan semua perkumpulan etnis Aceh di Sumut karena sebelumnya, masyarakat Aceh terpecah dalam sejumlah wadah, seperti Perkasa, Perkumpulan Masyarakat Aceh (PMA),  Perkumpulan Masyarakat Pidie, Aceh Utara, Aceh Gayo, Aceh Barat/Selatan.  Sedangkan yang informal antara lain Serikat Tolong Menolong (STM) Aceh Besar, Perkumpulan Pengajian, dan Arisan.

Seiring dengan waktu, organisasi ini kemudian berkembang ke bidang sosial dan keagamaan dengan mendirikan sejumlah fasilitas di Kota Medan, seperti Masjid Raya Aceh Sepakat Medan di Jalan Mengkara, Rumah Sakit Islam Malahayati di Jalan Diponegoro, Yayasan Panti Asuhan Darul Aitam di Jalan Medan Area Selatan, Yayasan Pendidikan Islam Miftahussalam di Jalan Darussalam, Asrama Mahasiswa dan lahan pekuburan.

“Ini dibangun karena Aceh Sepakat merupakan wadah kepedulian sosial dan keagamaan. Tidak hanya untuk etnis Aceh namun juga untuk masyarakat umum lainnya,” terang Husni .


Salah satu fasilitas yang tidak pernah sepi dikunjungi masyarakat Aceh adalah Masjid Raya Aceh Sepakat Medan. Masjid yang didirikan mulai sekitar  tahun 1997 ini, tak hanya sekadar sebagai tempat ibadah dan kegiatan keagamaan, tapi juga dijadikan sebagai pusat informasi dan komunikasi antar masyarakat Aceh.

Menurut Husni, kedatangan masyarakat Aceh ke Medan, sudah dimulai sejak Sultan Iskandar Muda (palingma besar dalam masa Kesultanan Aceh, berkuasa dari tahun 1607-1636), menjalin hubungan dengan Kesultanan Deli, sampai ada pernikahan  antara Raja Aceh, Sultan Mukhayat Syah dengan Putri Hijau, putri dari Sultan Deli, Sultan Sulaiman.

Kemudian, periode pada jaman penjajahan Belanda, dimana masyarakat Aceh datang ke Medan turut membantu perjuangan dalam mempertahankan kemerdekaan yang kemudian memilih menetap di Medan. Umumnya masyarakat Aceh datang ke Medan, lanjut Husni karena berniaga.   

“Budaya Sumut dengan Aceh tidak jauh  berbeda. Masyarakat Sumut sangat Well Come kepada pendatangnya. Maka tidak heran, kuliner Aceh  banyak di sini,” tambah Husni tersenyum. (Midian Simatupang)

Irama Senduh Alat Musik Tradisi Simalungun

Pengaruh alat musik modern dan minimnya minat genereasi muda, membuat alat musik tradisional Simalungun, terancam punah.


Sudah puluhan tahun, Rosul Damanik, 57 tahun, menggeluti profesi sebagai pemain musik tradisioanal Simalungun.  Selain pemain musik, Rosul juga menggeluti usaha pengrajin alat musik tradisional Simalungun.

Sebagai pemain musik, ayah lima anak ini sering mendapat orderan pekerjaan  di berbagai kegiatan pesta adat Simalungun dan beberapa kali mengikuti event “Simalungun Go International” yang pernah diadakan Pemerintah Kabupaten Simalungun di Kuala Lumpur, Malaysia.

Eksistensinya dalam melestarikan alat musik tradisonal Simalungun, membuat Rosul Damanik juga pernah mendapatkan penghargaan dalam rangka pengembangan alat musik dan  budaya Simalungun dari Bupati Simalungun, JR Saragih, dua tahun lalu.

Kendati demikian, dari rawut wajahnya, terpancar kegelisahan. “Kalau gak ada anak saya yang meneruskan, saya kuatir musik tradisioanal Simalungun bisa hilang,” ungkapnya.

Kegelisahan Rosul Damanik memang  beralasan. Apalagi, jumlah pemain musik tradisioanal Simalungun, sebutnya, sudah menurun dan kini bisa dihitung dengan jari. “Untuk pemain Serunyai bolon sudah  banyak yang pensiun karena sudah tak sanggup lagi, meniup  serunyai,” tuturnya.

Tak sekadar itu, Rosul mengatakan, pengaruh alat musik modern dan minimnya minat genereasi muda menggeluti musik tradisional Simalungun, serta masih minimnya perhatian pemerintah menjadi tantangan berat untuk mempertahkan alat musik tradisional Simalungun dari ancaman kepunahan.

Dewan Kesenian Simalungun-Siantar dalam bukunya Seminar Kecil Kesenian Siamalungun menyebutkan, alat-alat musik tradisonal Simalungun dibagi atas empat bagian. Pertama, alat-alat tiup yang terdiri dari ole-ole, saligung, sordam, sulim, sarunei buluh, sarunei bolon dan tulila.

Kedua, alat gesek, terdiri dari arbab. Ketiga, alat-alat petik, terdiri dari: husapi dan hodong-hodong. Keempat, alat-alat pukul, terdiri dari: gonrang sidua-dua, gonrang sipitu-pitu (gonrang bolon), mongmongan, sitalasayak, ogung, gerantung dan jadjaulu (tengtung).

Dahulu, alat-alat musik ini digunakan masyarakat Simalungun dalam acara upacara adat seperti, pernikahan, seseorang yang meninggal dunia yang sudah saur matua (usia uzur) dan sebagainya.

Sayangnya, penggunaan alat musik tradisional Simalungun, malah semakin tersisih. Rosul mencontohkan, dalam pesta adat Simalungun, musik gondang sudah bisa dimainkan oleh keyboard, dengan menggunaka flasdisk. “Irama musiknya jadi imitasi. Kalau pun menggunakan alat musik tradisional, tidak berlama-lama,” tuturnya.

Rosul berharap, Pemerintah Kabupaten Simalungun, memberikan perhatian serius untuk pelestarian alat musik tradisional karea Pembinaan yang dilakukan  Pemerintah Kabupaten Simalungun masih temporer.

“Harapan saya, pemerintah membuat kebijakan, diklat, sehingga alat musik tradisional Simalungun tidak hilang ditelan masa,” pintanya. (Midian Simatupang)